Jalan Menuju Indonesia Maju

Tidak mudah menjadi negara berpendapatan tinggi dan maju. Presiden Joko Widodo telah menamakan Kabinet Indonesia Maju untuk pemerintahan periode keduanya, namun bukan berarti otomatis Indonesia akan menjadi negara maju. Dalam catatan sejarah dunia selama 70 tahun terakhir, jauh lebih banyak negara yang gagal menjadi negara maju. Perjalanan sebuah negara bangsa memang tidak pasti linier dan terus bergerak maju. Bahkan, dengan cemas terlihat di beberapa wilayah dunia yang kaya sumber daya kini justru mengalami persoalan besar, misalnya di Timur Tengah dan Amerika Latin.

Menyimak tulisan Foreign Affairs edisi akhir tahun tentang kehilangan dekade (lost decade) di Timur Tengah, terasa begitu miris. Satu dari lima penduduk (sekitar 65 juta) di Arab mengalami kemiskinan multidimensi. Satu dari tiga orang berada dalam kondisi miskin atau rentan. Yang terburuk, 85 persen penduduk Suriah dan 80 persen penduduk Yaman berada di bawah garis kemiskinan. Tampaknya karena kehilangan harapan, hasil sebuah survei terhadap 10 negara Arab pada kaum muda berusia 18-29 tahun, mereka menginginkan keluar dari negaranya.

Wilayah Amerika Latin kini juga sedang mengalami kegetiran karena mengalami stagnasi. Kontraksi ekonomi terjadi bersamaan di tiga negara besar, pertama kali setelah tiga tahun yaitu di Brasil, Meksiko dan Argentina. Venezuela kini juga terbelit mengalami krisis ekonomi politik yang tidak mudah dan terancam menjadi negara gagal. Bloomberg bahkan menyebutkan, dekade hilang kedua kini menghantui benua itu pasca era boom komoditas. Dikalkulasikan, penduduk wilayah tersebut lebih miskin dibandingkan tahun 2012.

Amerika Latin dan Timur Tengah hanyalah contoh ekstrim wilayah dengan potensi besar yang bahkan tahun 1960-an sebagian negara sudah berpendapatan menengah, namun mayoritas gagal menjadi negara maju. Meski selangkah lagi menjadi negara maju, namun itu tidak mudah. Berdasarkan catatan sejarah, sejak tahun 1960 lebih dari 100 negara sudah berkategori pendapatan menengah namun yang berhasil keluar dari middle income trap hanya belasan persen. Pertanyaan besar lalu muncul, apa yang menyebabkan kegagalan itu, dan yang  lebih penting, apa yang bisa dipelajari agar Indonesia tidak mengulanginya?

Determinasi Kelembagaan

Dunia memang tidak seindah seperti diproyeksikan ekonomi neo klasik yang meyakini terjadinya konvergensi. Teori konvergensi kurang lebih berisi, negara-negara miskin akan tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya sehingga suatu saat semua akan konvergen, sejajar pendapatan per kapitanya. Ternyata, simplifikasi teori tersebut tidaklah mujarab. Terlalu banyak cerita getir, kegagalan bangsa-bangsa naik kelas menuju pendapatan tinggi. Tentu ada beberapa keberhasilan, namun faktor ekonomi bukanlah satu-satunya penentu kemajuan, karena tidak bisa dilepaskan dengan kompleksitas persoalan negara terkait.

Acemoglu membuat riset ekstensif perjalanan ratusan tahun perjalanan negara bangsa berbagai benua untuk mempelajari mengapa negara-negara tersebut gagal dan berhasil. Dia menemukan, kelembagaan politik dan ekonomi ekstraktif adalah penyebab utama negara gagal. Kelembagaan ekstraktif membuat sumber daya yang dimiliki negara hanya terakumulasikan pada sekelompok elit penguasa dan kue ekonomi tidak terdistribusi.

Sebaliknya, kelembagaan politik dan ekonomi inklusif menjadi kunci kemakmuran karena masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik serta ekonomi. Contoh ekstremnya, inilah yang membedakan keberhasilan kemajuan Korea Selatan dan Korea Utara atau Jerman Barat dan Jerman Timur. Temuan ini sekaligus meruntuhkan keyakinan lama tentang determinasi budaya (Weber dan Huntington) atau geografis (Diamond), karena negara tersebut memiliki budaya dan letak geografis yang relatif sama.

Acemoglu juga menyebut hal yang sangat penting dan ini sangat relevan untuk Indonesia, yaitu critical juncture atau sebuah titik kritis sejarah yang membuat perubahan signifikan. Momen sejarah ini membalik keadaaan negara ke arah kelembagaan inklusif atau justru menjadi ekstraktif. Dalam konteks kekinian, pemerintahan saat ini nyaris tanpa oposisi berarti dan teutama pada saat bersamaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam posisi lemah akibat revisi UU KPK.

Tentu saja, pemerintahan kuat sebuah negara membangun (developmental state) dibutuhkan untuk kestabilan pembangunan, namun pengawasan dan partisipasi inklusif juga sangat dibutuhkan. Bagaimanapun juga, hukum besi power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely harus diwaspasdai. Ilmuwan kajian korupsi Klitgaard menyimpulkan postulat sederhana namun ampuh, korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuasaan plus kewenangan, namun minus akuntabilitas.

Keharusan Pemerintahan Bersih

Presiden Jokowi optimis bahwa negeri ini akan berpendapatan tinggi dan menjadi 5 negara besar dunia, namun ekonomi Indonesia kini sedang mengalami keterbatasan pilihan. Ekspor belum terlalu bisa diandalkan karena defisit perdagangan terus terjadi dan ekonomi dunia masih sulit diharapkan. Ekonomi global makin suram sehingga IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,2 persen menjadi 3 persen, belum lagi ini diperburuk perang dagang dan menguatnya proteksionisme.

Hal yang membuat manuver pembangunan makin terbatas, penerimaan pajak sangat jauh dari harapan hanya berkisar 10 persen terhadap PDB. Akibat celah fiskal begitu sempit karena “isi dompet” terbatas, mau tidak mau efektifitas kebijakan, spending quality dan quality delivery pembangunan harus ditingkatkan. Target output, outcome dan impact pembangunan mesti terukur jelas dengan monitoring, pengendalian dan evaluasi atau akuntabilitas yang ketat. Setiap rupiah yang dibelanjakan, harus mempunyai dampak terukur.

Sayangnya, kemampuan teknokrasi pembangunan yang mumpuni tidak akan berarti dalam ekosistem kelembagaan ekstraktif. Proyek Hambalang yang merugikan negara triliunan rupiah dan mangkrak hanyalah segelintir contoh, proyek tersebut tak lebih hanya ditujukan untuk di-ekstraksi menjadi bancakan (pesta pora) elit kekuasaan. Seandainya KPK tidak bertindak, kerugian negara tersebut tidak akan terbongkar dan para koruptor kakap akan melenggang tanpa terjadi apa-apa.

Inti dari perjuangan reformasi mahasiswa 1998 adalah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau mengatasi kelembagaan ekstraktif. KPK adalah institusi perwujudan dari mandat reformasi. Celakanya, KPK kini telah terlucuti melalui revisi UU KPK. Sangat jelas, Indonesia berada di titik kritis sejarah (critical juncture), apakah akan terus mengupayakan pelembagaan institusi inklusif sesuai reformasi, atau justru kembali pada kelembagaan ekstraktif.

Pemerintahan kuat sangatlah penting, namun pemerintahan itu juga harus bersih. KPK mungkin membutuhkan lembaga pengawas, namun melucuti kewenangannya secara ekstrem membuat lembaga ini menjadi macan ompong. Bukannya diuntungkan, Presiden Jokowi justru sangat dirugikan dengan lemahnya KPK, karena “aura ketakutan” korupsi yang sebelumnya menyebar akan padam lagi.

Ada KPK yang relatif kuat saja, korupsi masih merajalela ditandai dengan ditangkapnya banyak kepala daerah, oknum eksekutif, legislatif dan yudikatif. KPK lemah akan menyebabkan pajak yang susah payah dikumpulkan akan sia-sia karena dikorupsi. Akibatnya, justru pembangunan tidak efektif dan koruptor dengan tenang bebas melenggang.

Kompleksitas Ekonomi

Kelembagaan inklusif adalah conditio sine qua non atau persyaratan mutlak menuju negara maju, namun itu saja tidak cukup. Dari catatan sejarah, berbagai negara berpendapatan rendah meningkat menuju negara berpendapatan menengah memang lebih mudah. Dengan mengandalkan tenaga kerja murah, industri padat karya, imitasi, dan teknologi dengan sophistikasi rendah, negara miskin akan naik tingkat menjadi negara menengah. Problem terjadi ketika negara tersebut menjadi negara berpendapatan menengah, terutama pada level upper-middle income, negara tersebut terancam dengan perangkap pertumbuhan negara menengah (middle-income growth trap).

Sejalan naiknya kesejahteraan di negara pendapatan menengah, upah buruh pun meningkat berjalan seiring. Akibatnya, negara tersebut kehilangan keunggulan komparatif bersaing dengan negara miskin yang berada di level bawahnya. Celakanya, untuk naik kelas bersaing dengan negara berpendapatan tinggi dan maju, negara menengah tersebut tidak mampu karena masih hanya mengandalkan produk teknologi imitasi (immitation trap) dan belum melakukan inovasi. Persoalan pelik perangkap pertumbuhan inilah yang menyebabkan begitu banyak negara terjebak middle income trap.

Untuk memeriksa seberapa jauh competitiveness suatu negara menghasilkan produk kompleks dengan sophistikasi pengetahuan dan teknologi tinggi, bisa dilihat dari economic complexity rankings (ECI). Dari 129 negara, peringkat tertinggi dimiliki Jepang, disusul Swiss dan Jerman. Untuk negara kawasan Asia Tenggara, Indonesia di peringkat 71, jauh di bawah peringkat Singapura (4), Malaysia (25), Thailand (32) dan Philipina (43).

Sepanjang 2012 hingga 2017, ekspor Indonesia menurun rata-rata 2,4 persen per tahun. Dari ekspor senilai 189 miliar dolar  tahun 2017, produk terbesar adalah batu bara (10 persen), minyak sawit (9,6 persen), gas petroleum (4,8 persen), karet (3 persen) dan minyak bumi (2,8 persen). Kompleksitas produk itu sangat jauh dibandingkan Malaysia dengan 21 persen produk ekspor adalah integrated circuit atau Thailand dengan ekspor 9,2 persen peralatan mesin dan 5,6 persen integrated circuit.

Dari perbandingan komposisi produk ekspor tersebut, sangat jelas terlihat bahwa postur ekonomi Indonesia masih relatif sederhana. Ini juga mencerminkan kapasitas teknologi dan inovasi negeri ini masih terbatas, karena ekspor terbesar hanyalah komoditas mentah atau semi mentah. Bila melihat fakta ini, sangat jelas mimpi menjadi negara maju seperti disampaikan Presiden Jokowi masih cukup jauh, karena mustahil menjadi negara maju mengandalkan komoditas ekstraktif atau hasil alam dengan teknologi sederhana.

Di Asia Tenggara, negara yang terperangkap dalam middle income trap sangat lama adalah Philipina karena sejak 1980-an menjadi negara menengah, namun hingga kini kesulitan naik tingkat karena belum berhasil melakukan transformasi ekonomi. Malaysia adalah contoh menarik. Setelah terhindar dari critical juncture terciptanya extractive institutions permanen dengan kalahnya perdana menteri yang terindikasi terlibat korupsi miliaran dolar, kini negara jiran ini berusaha keras setapak lagi melangkah. Kapabilitas teknologi dan inovasi negara dengan pendapatan per kapita sekitar tiga kali Indonesia ini cukup memadai, dan tampaknya Malaysia akan segera meninggalkan Indonesia berkategori high income country menyusul Singapura.

Picking Winners

Meski tantangan menjadi negara maju cukup besar, Indonesia tidak perlu jerih asalkan memiliki kebijakan dan strategi tepat, serta fokus. Pilihan konsentrasi pemerintah pada pengembangan sumber daya manusia sangatlah tepat, karena inilah tumpuan pembangunan kompetitif dan berkelanjutan. Dipilihnya Nadiem Makarim yang merupakan seorang profesional teknologi aplikasi menjadi Menteri Pendidikan, tampaknya berdasar pertimbangan “revolusi pendidikan” hingga daerah pinggiran melalui digitalisasi pendidikan (digital learning). “Insfrastruktur langit” Palapa Ring memang akan mengatasi kendala geografis, namun tantangan Nadiem termasuk juga mentransformasikan budaya pendidikan secara menyeluruh.

Selain itu, untuk menjadi negara maju maka pengembangan riset dan teknologi adalah keharusan. Fokus ristek juga mesti dipilih berdasarkan pertimbangan keunggulan komparatif yang akan menjadi keunggulan kompetitif dan mempunyai prospek cerah masa depan. Inilah yang disebut sebagai picking winners. Dalam konteks industri substitusi impor sebagai strategi mengatasi defisit misalnya, tidak harus semuanya dikerjakan namun juga perlu diseleksi berdasarkan picking winners.

Strategi riset dan teknologi selama ini cenderung ingin mengerjakan banyak hal yang dianggap prioritas. Banyaknya prioritas sebenarnya menunjukkan tidak ada prioritas, hal ini mesti diakhiri. Menteri Ristek terpilih Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya memimpin Bappenas tentu mempunyai spektrum komprehensif tentang pembangunan, ini akan memudahkan melakukan picking winners. Selain itu, kementerian ini juga mesti bekerjasama dengan kementerian bidang industri, perdagangan dan melibatkan sektor industri serta perguruan tinggi. Sinergi ini akan mengoptimalkan mimpi lama Indonesia incorporated, namun mesti lebih terfokus picking winners.

Disamping itu, anggaran riset perlu diperbesar sambil diperbaiki pula tata kelolanya agar outcome-nya jelas, efektif dan akuntabel. Sangat jelas, anggaran riset hanya sebesar 0,1 persen dari PDB terlalu kecil untuk membuat Indonesia maju. Bandingkan dengan Korsel yang di atas 4,5 persen, Jepang lebih dari 3 persen atau Singapura di atas 2 persen dari PDB. Tampaknya, inilah yang membuat sophistikasi inovasi produk begitu canggih di negara itu dan selalu berada di papan atas dalam peringkat economic complexity. Inilah jalan yang Indonesia juga harus tempuh untuk menjadi negara maju.

Penutup

Bagi Indonesia, segera keluar dari jebakan negara pendapatan menengah tidaklah bisa ditawar juga disebabkan karena faktor demografi yang segera berubah. Negeri ini akan memiliki penduduk usia produktif paling tinggi antara 174-180 juta orang pada periode 2020-2024 atau kebetulan persis di periode pemerintah Jokowi kedua. Setelah itu, perlahan proporsi penduduk akan mulai menua karena jendela bonus demografi terus menyempit. Artinya, bangsa ini hanya memiliki kesempatan sekali seumur hidup sebelum memasuki periode “ekonomi perak” (silver economy).

Ibarat babak drama Shakespeare, ini adalah pilihan “to be or not to be”. Target tahun 2045 menjadi negara maju sudah terlambat, bila tahun 2030-an Indonesia tidak masuk dalam kategori negara pendapatan tinggi, populasi penduduk sudah terlanjur menua. Itu berarti mesin penggerak pertumbuhan (engine of growth) akan melambat.  Oleh karena itu, agenda pemerintahan bersih-efektif disertai kelembagaan inklusif, SDM mumpuni dan kemajuan riset-teknologi adalah hal imperatif yang harus segera dimiliki.

Waktu adalah musuh terbesar bangsa Indonesia pada saat ini. Agenda yang harus dikerjakan masih banyak, namun waktu begitu pendek. Seperti halnya negara-negara lain di Asia, aging population tak bisa ditolak dan kemungkinan “menjadi tua sebelum kaya” (getting old before rich) makin menghantui. Bila negeri ini gagal melakukan akselerasi transformasi, artinya Indonesia akan termasuk dalam dua pertiga negara Asia yang diperkirakan gagal mencapai high income country, karena populasi penduduk terlanjur menua. Memang tragis, namun itulah konsekuensi yang akan kita wariskan pada generasi mendatang bila tak ada perubahan saat ini.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!