Leviathan itu Bernama Orde Baru

Sekokoh apapun kekuasaan, bila telah tergerogoti legitimasinya, akan tetap rapuh. Meski kekuasaan itu telah diselingkuhi pengetahuan, serta ditopang bedil dan kekerasan yang tak alang kepalang. Itulah akhir cerita Orde Baru. Sepotong kisah pedih, pada sebuah bangsa yang dalam pencarian.

Namun jangan terkecoh, buku ini tak hanya berkisah tentang Orde Baru. Di awalnya, Dhakidae juga mengisahkan dari mana munculnya bayangan kebangsaan (imagined community) Indonesia. Para cendekiawan (founding fathers) yang tercerahkan, kemunculannya justru disebabkan pendidikan yang merupakan politik etis Belanda. Meski pada mulanya, pendidikan itu ditujukan untuk menghasilkan ambtenar dan administratur.

Dan tak bisa dihapus dari sejarah, pada mulanya kaum cendekiawan kiri lebih progresif dari cendekiawan kanan yang nasionalis. Perlawanan terhadap imperialisme Belanda saat itu, jauh lebih progresif, radikal, berani, dan terbuka. Tak pelak memang harus diakui, perjuangan mencapai kemerdekaan merupakan kontribusi banyak pihak, dengan berbagai tokohnya yang rasional dan cerdas. Entah dari berbagai macam ideologi maupun latar belakangnya.

Seusai kemerdekaan, Soekarno yang begitu kerepotan menyeimbangkan nasionalisme, agama, dan komunis (NASAKOM), tiba-tiba harus menerima getah. Terjadilah peristiwa 30 September 1965 yang misterius. Beberapa Jendral AD dibunuh. Dan dalam situasi yang penuh kemelut itu, Soekarno “menyerahkan” kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang hingga kini tak diketahui di mana aslinya.

Setelah itu, terjadilah tragedi kemanusiaan terbesar setelah pembantaian oleh Nazi di Jerman. Diperkirakan, ratusan ribu hingga jutaan manusia yang dianggap “komunis” dibantai pada masa itu. Kaum mahasiswa dan para intelektual anti komunis yang di-back up tentara, membisu dengan peristiwa itu. Dan dengan simbah darah itu, Orde Baru lahir.

Pada masa inilah, tragedi “pelatjuran intelektuil” terjadi. Memang, saat itu terjadi perdebatan terhadap sangkaan itu (hal 291-360). Namun yang jelas, intelektual yang menjustifikasi demokrasi terpimpin secara ilmiah, tiba-tiba menyatakan diri telah sejak dulu berjuang melawan Soekarno. Dan berbagai organ intelektual, mengabdi dan sekedar menjadi instrumen kekuasaan Orde Baru. Fungsi intelektual sebagai organ kritis, telah menguap entah kemana.

Prisma yang dianggap sebagai media kaum intelektual, ternyata juga terjebak, tak lebih hanya menjadi instrumen pelancar teknokrasi Orde Baru. Organisasi intelektual macam Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), juga tak jauh berbeda. Mereka hanya menjadi organisasi yang serve the power.

Dengan melayani kekuasaan itulah, berbagai jabatan strategis maupun akses, dengan mudah akan didapat. Memang menjadi tak jelas, siapa yang memanfaatkan dan siapa yang dimanfaatkan. Namun yang jelas, keduanya memang saling mendapatkan manfaat.

Sembari menyerap dan memanfaatkan pengetahuan dari para intelektual, Orde Baru makin mengkonsolidasikan kekuasaan. Semua kekuatan rakyat dibuat selemah mungkin dan dibuat tergantung pada negara. Negara adalah kekuasaan satu-satunya, dan tak boleh ada yang menyaingi.

Belasan partai politik “diringkas”, semua organisasi kemasyarakatan ditunggalkan dan dikorporatisasikan (misalnya, SPSI, PGRI, HKTI, HNSI, KNPI dll), agar mudah dikontrol. Bahkan hal yang bersifat keyakinan sangat pribadi, seperti agama pun dibatasi. Hanya lima agama yang diakui, lalu diorganisasikan oleh organisasi induk dan dikontrol departemen agama.

Pendidikan juga diseragamkan, entah perangkat keras maupun lunaknya. Dari baju seragam, sampai indoktrinasi P4 dan penyeragaman materi pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Kampus pun diberangus, dikerangkeng, dan diisolasi dengan istilah yang keren, agar menjadi “masyarakat ilmiah”.

Dengan jeli benar, Orde Baru memanfaatkan kejenialan intelektual untuk semakin memperkokoh dirinya. Namun di sisi lain, kekuasaan ternyata juga menjadi otoritas kebenaran terhadap ilmu pengetahuan. Hasil penghitungan statistik yang menyebabkan polemik jumlah kemiskinan, segera selesai ketika Presiden Soeharto menganggap metodologinya sudah benar. Agaknya disamping memperalat pengetahuan, negara sekaligus juga “memproduksi” pengetahuan (hal 333-349).

Memang ironis, tenggat waktu yang begitu pendek fasisme Jepang, justru lebih berpengaruh di kemudian hari. Neo fasisme itu terjelma dalam Orde Baru. “Kemuliaan” kaum cendekiawan terasa sumir, ditundukkan kekuasaan. Perguruan tinggi dengan mudah dijinakkan, organisasi cendekiawan diserap, dan penelitian pun merupakan dunia tertaklukkan.

Sementara itu, penundukan terhadap pembangkangan pun dilakukan dengan kekerasan. Tindakan yang keras terhadap aktivis mahasiswa pun terjadi, kalau perlu bahkan dengan pengepungan kampus selama berminggu-minggu oleh militer (kasus ITB). Kekuasaan pun tak toleran dengan gerakan buruh (terbunuhnya Marsinah), ataupun pers (pemberangusan Majalah Tempo) bahkan kalau perlu “dibungkam” selamanya (terbunuhnya wartawan Udin).

Organisasi apapun yang dianggap membangkang, harus menerima akibatnya. PDI lalu digempur dengan kekerasan, demikian pula Gereja HKBP. Nahdatul Ulama pun juga diintervensi, ketika Munas di Cipasung untuk mengganjal pencalonan kembali Abdurrahman Wahid.

Negara benar-benar menjadi sosok totalitas yang mengerikan. Ia telah menjadi leviathan. Bagai gurita yang tangannya menjalar ke mana-mana dan siap menghancurkan apa saja. Militer dan birokrasi, merupakan sarana yang efektif untuk tersebut. Meski demikian, sejarah akhirnya membuktikan, kekuasaan yang otoriter sebenarnya rapuh.

Akibat NKK/BKK, ternyata jauh dari apa yang dibayangkan kekuasaan. Penjinakan terhadap aktivis kampus, ternyata sia-sia. Meski jumlahnya tidak massif, berbagai kelompok diskusi bermunculan. Apalagi ketika wacana kekiri-kirian, telah terinfiltrasikan dalam ruang-ruang pengap diskusi.

Wacana kekirian tersebut terus bergaung, terlebih ketika LSM makin mengobarkannya dan agama pun mulai bersentuhan dengan teologi pembebasan. Pencerahan itu, akhirnya semakin meradikalkan perlawanan terhadap Orde Baru. Diterpa krisis yang menjalar di Asia, maka temaram senjakala pun telah berdentang bagi Orde Baru. Negara mengalami krisis yang dahsyat.

Dalam situasi yang demikian, negara semakin membabi buta. Kekerasan melalui penembakan, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa (forced disapearance) dilakukan secara membabi-buta. Kekerasan yang begitu vulgar itu, sebenarnya justru telah menunjukkan begitu lemahnya negara.

Legitimasi negara semakin merosot. Masyarakat sudah mencapai kemuakan yang luar biasa, akibat kekerasan negara yang sangat vulgar. Dan inilah titik balik dari orde baru. Leviathan itu lalu tumbang.

****

Menyimak buku yang lumayan tebal ini, terutama bagi yang menggumuli penguatan infrastruktur rakyat, jadinya memang terasa resah. Terasa benar relasi cendekiawan dengan kekuasaan dan modal, lebih meninjau dari suprastruktur. Amat jarang cendekiawan meninjau infrastruktur, yaitu masyarakat. Bahkan dalam relasinya dengan kebudayaan pun, juga direfleksikan pada suprastruktur, pada kekuasaan, dan bukan pada masyarakat. Dan tentunya, dengan menyadari hal ini adalah penting untuk bekal melangkah ke depan.

Kesabaran, keuletan, dan ketajaman Dhakidae dalam membedah realitas perjalanan Indonesia, berikut alam pikirnya, memang patut diapresiasi. Dengan ilustrasi dan referensi yang kaya, serta terkadang dibumbui stereotip dan generalisasi, rajutan persoalan yang begitu kompleks menjadi mudah dipahami. Dan seperti diungkapkan Daniel Lev, buku ini seharusnya dibaca setiap orang yang bingung memikirkan apa yang terjadi di Indonesia selama empat puluh tahun, sejak 1959.

Diresensi Setyo Budiantoro, dimuat di Jurnal Ekonomi Rakyat 2003

********
Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru
Daniel Dhakidae,
Gramedia Pustaka Utama,
xxxviii + 790 halaman
**************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!