Menangkal Malapetaka Ekonomi Korona

Tersebar atau tidaknya virus Korona pada 270 juta penduduk Indonesia, kini sangat tergantung dari kepatuhan penduduk Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) melakukan isolasi diri. Dari data, hampir 70 persen kasus Korona Indonesia ada di Jabodetabek. Situasi ini, seperti halnya yang terjadi di Tiongkok. Negeri Tirai Bambu yang berjumlah 1,5 miliar itu menggantungkan nasibnya pada kepatuhan penduduk Wuhan dan sekitarnya. Sebanyak 11 juta penduduk di Wuhan diisolasi (lockdown), lalu dunia kala itu makin terbelalak ketika isolasi diperluas menjadi 60 juta hingga kota-kota sekitarnya.

Perayaan Tahun Baru China, mirip seperti perayaan tradisi mudik lebaran, berlangsung muram karena puluhan juta penduduk tidak diperbolehkan pulang kampung. Namun, tindakan ekstrem pemerintah Tiongkok itu dapat dipahami. Bila puluhan juta penduduk di Wuhan dan sekitarnya mudik ke berbagai wilayah yang dihuni 1,5 miliar manusia dan menyebarkan Korona, pemerintah Tiongkok akan sangat kewalahan mengatasinya. Dan ternyata, meski awalnya terlihat berlebihan namun penanganan penyebaran virus di Tiongkok berhasil secara gemilang.

Presiden Donald Trump yang sebelumnya meremehkan pandemi dan sempat melontarkan pernyataan rasis tentang virus Korona, kini terpaksa harus menelan ludah karena terpaksa harus minta bantuan Tiongkok. Amerika kini seperti menjadi pusat pembantaian oleh Korona, lebih dari seminggu ini per hari sekitar 2 ribu orang mati tragis. Hanya gagah dalam film Hollywood yang selalu menjadi penyelamat dunia, negeri Paman Sam ini justru menjadi pemecah rekor terbanyak bersarangnya virus Korona pada manusia. Dengan tambahan lebih dari 25 ribu orang terinfeksi per hari, kini hampir sepertiga manusia dunia terjangkit Korona ada di Amerika.

Indonesia dalam mengatasi penyebaran virus Korona telah mengeluarkan kebijakan isolasi dengan keputusan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menjelang Idul Fitri, mudik lebaran kini sangat berisiko menyebarkan Korona pada 270 juta penduduk. Belajar dari pengalaman keberhasilan Tiongkok, Indonesia perlu secara tegas melarang mudik. Jakarta yang fasilitas kesehatannya terbaik di Indonesia kewalahan, bagaimana bila Korona menginfeksi daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas?

Sebelumnya, sektor paling terdampak Korona secara ekonomi adalah sektor tradisional, usaha mikro dan kecil yang tidak menggunakan digital technology, karena mereka mengandalkan pendapatan harian. Akibat lamanya tanpa aktivitas ekonomi, kini jutaan kelas menengah juga terdampak. Penundaan, pemotongan gaji hingga pemutusan hubungan kerja, kini bukan hanya melanda di sektor pariwisata, perhotelan, jasa dan mulai memukul manufaktur.

Kini Jabodetabek telah mendapatkan status PSBB dari Kementerian Kesehatan. Untuk mengatasi penyebaran yang massif virus Korona, PSBB memang sangat dibutuhkan dan dampaknya ekonomi segera mengalami โ€œhibernasiโ€ sementara. Ini karena, hanya rumah sakit, toko bahan pokok dan sektor strategis saja yang diperbolehkan beroperasi. Selain itu, semua aktivitas ekonomi harus berhenti total.

Akibat dampak dari kebijakan itu, bagi pekerja informal dan buruh yang tinggal Jabodetabek akan makin terpukul periuk nasinya. Bagaimana bisa makan sementara biaya hidup tinggi dan tidak boleh bekerja? Lebih baik pulang kampung, karena biaya hidup lebih rendah dan bisa bertemu keluarga. Bukankah lebih baik bertemu keluarga dan belum tentu juga terkena virus Korona, ketimbang di Jakarta mati kelaparan? Logika ini, sangat wajar dipahami. Selain itu, keluarga kelas menengah bawah dengan tabungan terbatas juga telah menderita.

Kini saatnya pemerintah memberikan bantuan tunai dengan mendatangkan โ€œhelikopter uangโ€ (helicopter money) untuk daerah berstatus PSBB. Ini perlu diberikan secara universal melalui pemberian โ€œtunjangan pemasukan dasarโ€ (basic income) kepada seluruh keluarga di wilayah PSBB. Pemerintahan sosialis-komunis Tiongkok yang otoriter dengan kemampuan surveillance tinggi mampu memastikan kepatuhan 60 juta penduduk mengisolasi diri, meski tanpa insentif. Ini tidak bisa dilakukan di Indonesia.

Untuk memastikan kepatuhan pemerintah perlu memberikan insentif, ini sekaligus sangat dibutuhkan bagi keluarga yang terdampak karena tidak diperbolehkan melakukan aktivitas ekonomi. Mengurangi makan, kini sudah menjadi keseharian pada keluarga miskin karena pendapatan telah makin tercekik dan tak pasti. Secara makroekonomi, ini juga dimaksudkan tetap menjaga agregat daya beli, sehingga mengurangi kelesuan ekonomi yang mengarah pada resesi.

Pemberian basic income bukan hal luar biasa, kini makin banyak wilayah atau negara yang menerapkan terutama menghadapi virus Korona. Emergency basic income dengan berbagai variannnya, setidaknya menurut catatan Bussiness Insider, telah diterapkan pada 14 negara dari Asia, Eropa dan Amerika. Diantara negara itu yang paling fenomenal adalah Amerika. Meski pemerintahan dikuasai kaum konservatif dan tak sesuai ideologinya, mereka mau tak mau membuat kebijakan memberi transfer tunai pada 80 juta penduduk Amerika sebesar 1.200 dolar (sekitar Rp 19,2 juta). Paket jumbo stimulus fiskal sebesar 2,2 triliun dolar atau sekitar 10 persen PDB, ditandatangani Trump.

Jumlah penduduk Jabodetabek terkena dampak PSBB adalah sekitar 30 juta orang, dengan asumsi setiap keluarga terdiri dari 4 orang, maka terdapat 7,5 juta keluarga. Bila setiap keluarga mendapat emergency basic income sebesar Rp 2 juta untuk tunjangan hidup, maka kebutuhan total Rp 15 triliun. Sebanyak 7,5 juta keluarga mendapat bantuan tunai, ini tak sampai 10 persen dari jumlah penduduk yang ditransfer di Amerika.

Untuk cadangan keluarga yang tinggal di Jabodetabek tanpa KTP sesuai domisili, anggaran dibulatkan menjadi Rp 20 triliun. Nilai Rp 20 triliun terlihat besar namun dari total stimulus Rp 405 triliun pelonggaran defisit APBN, tentu bisa dialokasikan. Selain itu, DKI Jakarta dengan penduduk terbesar dan kemampuan fiskal yang kuat, juga perlu berkontribusi. Kekuatan dari kesederhanaan transfer langsung tunai (subsidi orang), ini juga memotong ย perburuan rente dan korupsi pengadaan subsidi barang maupun pendistribusiannya.

Tak perlu membuang waktu percuma disibukkan pembatasan kriteria, karena berkejaran dengan penyebaran virus dan prosedur birokrasi berbelit, setelah emergency basic income ditransfer pada setiap keluarga maka pengawasan penduduk segara diperketat. Akses keluar Jabodebatek diawasi dan diakukan disinsentif melalui denda, sangsi atau hukuman tegas. Tidak ada alasan keluar rumah tanpa alasan penting atau meninggalkan Jabodetabek, karena kebutuhan dasar telah dipenuhi pemerintah.

Semakin lama membuat keputusan dan penyebaran virus Korona makin menyebar, dampak ekonomi sangatlah besar dan bahkan bisa mengakibatkan malapetaka ekonomi (economic catastrophe). Simulasi ekonomi yang dilakukan Arief Anshory bila pemerintah tidak segera melakukan hal yang dibutuhkan, ongkosnya luar biasa besar. Selisih ongkos ekonomi dari strategiย intervensi minimalย dan intervensi tegas dengan stimulus sebesar Rp 5.600 triliun. Jika nilai kematian akibat Corona juga diperhitungkan, selisihnya bahkan mencapai Rp 14.000 triliun rupiah atau hampir setara PDB Indonesia tahun 2019.

Kecenderungan kebijakan kini, berperspektif melihat ekonomi dalam arti sempit dan seperti mengalami rabun jauh. Keengganan melakukan tindakan tegas mengatasi penyebaran virus Korona, nampak karena tidak ingin melumpuhkan aktivitas ekonomi jangka pendek. Pandangan ini terlihat jelas, misalnya dengan keraguan soal larangan mudik. Padahal, akibatnya akan sangat fatal.

Menyebarnya virus Korona ke seluruh Indonesia akan segera menjadi malapetaka ekonomi. Kerusakan ekonomi yang hebat akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terdiskon dan ongkosnya berdampak permanen selama jangka panjang. Tindakan tegas PSBB dengan insentif memang akan membuat โ€œhibernasiโ€ ekonomi sementara, namun setelah virus Korona mereda maka ekonomi akan bisa segera pulih seperti sediakala. Bahkan, sebuah riset menunjukkan pembalikan ekonomi Indonesia akan seperti kurva โ€œVโ€, setelah mentok ke dasar langsung melompat ke atas.

Namun, jalan ragu pemerintah akan berisiko membawa pada kurva โ€œLโ€, nyungsep ke bawah dan bergerak mendatar panjang, karena kerusakan ekonomi besar dan meluas akibat virus Korona butuh waktu lama recovery. Setelah sekian lama, baru akan terbentuk kurva โ€œUโ€ karena perlahan mulai pulih. Semoga pilihan ragu ini bukan yang diambil, karena ongkos keraguan dan keterlambatan terlalu besar. Semoga malapetaka ekonomi (man-made catastrophe), tidak akan terjadi.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!