Merebut ”Golden Age” 2020

Indonesia berpotensi menjadi negara terkuat ke-5 atau
ke-6 pada tahun 2020 di dunia, hal ini diprediksikan
oleh Dinas Intelijen AS (NIC). Perhitungan itu
didasarkan besaran kekuatan ekonomi yang dihitung
berdasar Produk Domestik Bruto (PDB). Diperkirakan
dengan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen per tahun,
besaran PDB Indonesia akan melampui negara-negara di
Eropa.

Sayidiman Suryohadiprojo (Sinar Harapan, 3 Januari)
mengkritik hal itu dengan mengemukakan dominannya
produksi pihak asing di Indonesia. Ini dilihat dari
selisih Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Produk
Nasional Bruto (PNB) begitu besar, mencapai lebih dari
Rp 85 triliun pada tahun 2005. Melihat tren yang
terjadi, bila dominasi pihak asing begitu besar,
Sayidiman menyebut hal itu tak berbeda dengan
penjajahan Belanda dulu. Prediksi NIC itu sebenarnya
tentang Indonesia yang berada dalam neo-kolonialisme,
katanya.

Dominannya asing dalam perekonomian suatu bangsa
sering menjadi kontroversi. Peristiwa Malari 1974 juga
dipicu ketidakpuasan akibat begitu dominannya modal
asing dari Jepang dalam perekonomian Indonesia, di
samping dimanfaatkan elite politik yang bertikai.
Modal asing tak selamanya menguntungkan. Data neraca
pembayaran bisa menunjukkan bahwa nilai kumulatif arus
masuk investasi asing telah diiringi dengan nilai
kumulatif keuntungan investasi asing yang direpatriasi
ke luar negeri (Sritua Arief, 1993). Dari studi kasus
Indonesia juga menunjukkan transfer teknologi hasilnya
tidak terlalu menggembirakan. (Chia, 2006).

Kegelisahan Sayidiman tentang dominasi asing yang
terlalu besar memang patut dipahami. Tentu saja hal
ini tidak perlu dibaca sebagai anti terhadap investasi
asing. Ungkapan tersebut menyiratkan kegelisahan,
bagaimana agar bangsa kita sendiri mampu mengelola
sumber daya yang ada sehingga bermanfaat dan berdampak
ganda (multiplier effect) pada masyarakat luas.
Artinya, keuntungan dari nilai tambah tetap berputar
di ekonomi domestik dan tidak ditransfer ke luar
negeri.

Pemerintah Membiarkan Hambatan Terjadi

Sayangnya diskusi tentang investasi hampir selalu
diartikan dengan investasi asing. Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pun berkunjung ke berbagai negara
bertujuan untuk menarik investasi asing, bahkan
berjanji menyediakan “karpet merah”. Pertanyaannya,
lalu bagaimana dengan investasi lokal (domestik)
sendiri? Jangan lupa, investor lokal inilah yang telah
menghidupi masyarakat banyak. Memang nilainya tidak
sangat besar, namun jumlahnya sangat banyak.

Dari hasil Survei Ekonomi tahun 2006 BPS yang
diumumkan bulan ini, selama 10 tahun terakhir jumlah
perusahaan/usaha telah meningkat 38,6 persen. Total
jumlah usaha adalah 22,73 juta (non pertanian). Lalu,
ditinjau dari skala usaha, maka 99,3 persen berupa
usaha mikro dan kecil. Artinya, jumlah usaha menengah
dan besar tidak mencapai satu persen. Tentunya, usaha
mikro dan kecil bukanlah berasal dari investasi asing.
Sebagian dari usaha menengah dan besar juga bukan
berasal dari investasi asing. Namun, mereka menghidupi
hampir seluruh rakyat Indonesia.

Lalu, perlakuan apa yang diberikan oleh pemerintah
terhadap mereka? Dari Government Assessment Survey
2006 yang dilakukan Universitas Gadjah Mada
menunjukkan, pemerintah tidak cukup mendukung bahkan
cenderung menghambat. Ketidakpastian hukum atas tanah,
birokrasi, korupsi dan rendahnya kepastian regulasi
justru telah mengakibatkan kegagalan usaha.

Sementara itu, sektor perbankan sebagai lembaga
intermediasi begitu seret menyalurkan kredit.
Perbankan lebih suka menyimpan dana masyarakat ke SBI,
tanpa resiko dan kerja keras sudah mendapat
keuntungan. Pemerintah mengacuhkan hambatan ekonomi
yang terus terjadi dan hanya berandai-andai investasi
asing akan datang. Ibarat ingin menangkap balam di
angkasa, punai di tangan dilepaskan, akhirnya justru
tidak dapat dua-duanya. Justru mendorong perkembangan
sektor-sektor ekonomi yang ada, itulah esensi dari
pembangunan.

Korea Selatan pada awal pembangunannya sangat
mengandalkan kekuatan dari dalam negeri. Bila ekonomi
domestik berkembang maka investor asing akan datang
dengan sendirinya, tanpa perlu diundang dan “karpet
merah”. Jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan
kemampuan daya beli penduduk yang tinggi, pasti sangat
menggiurkan.

Manfaatkan “Golden Age” Indonesia

Kembali bila melihat proyeksi dunia tahun 2020, kita
akan menjumpai negara-negara maju di Eropa mengalami
aging population (proporsi penduduk usia tua yang
besar). Dan menurut Biro Statistik Amerika, itu juga
akan pada Jepang, Rusia, Amerika Utara, Australia,
Selandia Baru, Singapura, Hongkong, Taiwán, Korea dan
Cina. Karakteristik aging population Cina agak unik,
disamping grafik penduduknya akan naik melengkung
akibat kebijakan satu keluarga satu anak, ia juga
disertai ketidakseimbangan gender (akibat mayoritas
lebih memilih anak laki-laki).

Sebaliknya, Indonesia justru akan mengalami golden age
(masa emas), sebab komposisi penduduk dengan usia
produktif akan paling tinggi. Hasil proyeksi
menunjukkan bahwa sampai 20 tahun ke depan penduduk
usia produktif (15-64 tahun) meningkat signifikan.
Sebaliknya penduduk usia muda (0-14 tahun), khususnya
anak balita (0-4 tahun), akan mengalami penurunan
secara berarti. Golden age akan dialami Indonesia
kembali mungkin ratusan tahun kembali, maka ini perlu
dimanfaatkan sebesar-besarnya.

Proporsi tertinggi penduduk pada kelompok usia
produktif merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk
memacu produktivitas dan daya saing. Apalagi, pada
saat itu negara-negara (maju) justru mengalami aging
population yang berarti penduduk usia produktif justru
sedikit. Inilah peluang dan kesempatan emas bagi
Indonesia untuk tampil di dunia, menjadi negara yang
maju dan bermartabat.

Kuncinya kini, bagaimana mempersiapkan diri agar
penduduk usia produktif yang akan berkiprah 15 sampai
20 tahun ke depan. Agar mereka memiliki pendidikan dan
keahlian yang memadai, sehat dan sigap beradaptasi
menghadapi gelombang perubahan yang kian cepat dengan
kemampuan teknologi. Tentunya, sektor pendidikan dan
kesehatan perlu menjadi prioritas untuk menghasilkan
manusia-manusia Indonesia yang unggul.

Tak perlu silau dengan apa yang belum kita miliki.
Kita mesti bangga dan menghargai diri kita sendiri.
Dari apa yang kita miliki, itulah yang seharusnya kita
kembangkan. Baik itu sektor ekonomi kita sendiri,
maupun berbagai sumber daya yang ada pada kita. Dan
tentunya, masa depan haruslah direbut dengan
melipatgandakan kerja keras kita. Ia mesti diayun
dalam kebersamaan dengan menyelesaikan persoalan masa
kini dan diarahkan untuk merebut peluang dan harapan
masa depan.

Ditulis Setyo Budiantoro, dimuat di Sinar Harapan 27 Februari 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!