Revolusi Kesehatan melalui Strategi Kebudayaan

Status kesehatan Indonesia sebenarnya lebih buruk dari apa yang dibayangkan. Bila Presiden Joko Widodo bertekat mewujudkan SDM sehat dan cerdas, maka perubahan budaya dan tantangan ekonomi-politik mesti dihadapi. Namun momen saat ini begitu krusial, karena Indonesia berada dalam episode besar sejarah yang menentukan masa depan. Bila persoalan kesehatan tidak segera diperbaiki, bangsa ini memiliki risiko kehilangan dua bonus demografi secara permanen. Pidato kenegaraan presiden yang menekankan perlunya terobosan, inovasi, strategi dan cara-cara baru sangatlah tepat. Namun lebih dari itu, keberanian politik juga sangat dibutuhkan.

Amerika pernah mengalami persoalan berat malnutrisi anak tahun 1920-an, namun diatasi dengan cara unik yaitu melalui pembuatan film kartun. Siapa tidak kenal Popeye? Sang pelaut kerempeng bertenaga super dengan otot kekar menggelembung setelah makan bayam dan menaklukkan Brutus yang berbadan raksasa. Meski kaya nutrisi, bayam kurang disukai anak karena rasanya dianggap tidak enak. Namun, film kartun Popeye segera membuat bayam menjadi makanan favorit ketiga setelah kalkun dan es krim.

Bukan hanya membantu mengatasi malnutrisi, Popeye juga menyelamatkan petani sayur dari Great Depression 1930-an. Penjualan sayur meningkat signifikan, Popeye menjadi role model anak-anak Amerika dan mendorong budaya makan sayuran lebih banyak. Menghargai jasa menyelamatkan ekonominya, Cystal City Texas mendirikan patung Popeye dan menyebut dirinya sebagai “Ibukota Bayam Dunia”. Popeye adalah salah satu contoh keberhasilan spektakuler, mempengaruhi alam bawah sadar melalui hiburan mendidik, membangun budaya sehat dan sekaligus menggerakkan ekonomi.

Dua Bonus Demografi Hilang

Adalah sebuah kebanggaan tahun depan Indonesia akan masuk kategori negara upper-middle income country, namun negeri ini juga masih menghadapi persoalan berat malnutrisi. Bahkan, mungkin Indonesia akan menjadi satu-satunya negara berpendapatan menengah atas yang masih mengalami persoalan gizi begitu kritis. Satu dari tiga balita di Indonesia mengalami stunting karena kekurangan gizi secara kronis. Bahkan, di provinsi tertentu seperti Nusa Tenggara Timur sedemikian parah, hampir satu dari dua balita mengalami stunting.

Stunting bukan hanya masalah kesehatan, namun juga persoalan kemanusiaan. Malnutrisi di usia dini merampas masa depan manusia. Kekurangan gizi apalagi sejak di kandungan menyebabkan brain development terganggu. Lebih dari sejuta jaringan kompleks neuron yang membangun koneksi di otak setiap detik, menjadi bermasalah. Stunting membuat kemampuan otak berpikir maupun fisik manusia terhambat, serta rentan sakit.

Kemampuan sophistikasi untuk proses berpikir tingkat tinggi (high order thinking skill) melalui loncatan listrik miliaran neuron dan triliunan koneksi sinapsis (sibernetika otak) terhambat, disebabkan brain development bermasalah. Inilah mengapa penderita stunting sering disebut sebagai “generasi yang hilang” (lost generation) karena terancam memiliki masa depan suram disebabkan kemampuan berpikir lemah dan mudah sakit. Mengingat penderita stunting kebanyakan dari keluarga pendapatan terbawah, stunting juga berpotensi mengekalkan kemiskinan dan memperburuk kesenjangan akibat “terpelanting” dari kompetisi kehidupan.

Selain persoalan stunting, ada indikasi yang makin memperburuk keadaan. Kematian tragis lebih dari 500 orang petugas pemilu dan belasan ribu lainnya sakit, ini mengindikasikan status kesehatan buruk. Riwayat penyakit dan beban kerja sangat tinggi, ditemukan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Kementerian Kesehatan menjadi kombinasi fatal penyebab kematian. Kemenkes mengidentifikasi 13 riwayat penyakit penyebab kematian, diantaranya serangan jantung, gagal jantung, kegagalan organ hati, stroke, hipertensi emergency, respiratory failure, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multiorgan. UGM juga berkesimpulan problem kardiovaskuler, entah jantung, stroke atau gabungan dari jantung dan stroke menjadi penyebab kematian.

Lebih mengejutkan lagi, rata-rata usia petugas pemilu yang meninggal relatif belum berumur yaitu 43 tahun dan termuda 19 tahun. Kematian petugas pemilu adalah fenomena gunung es status kesehatan yang buruk. Penyakit penyebab kematian di Indonesia kini telah bergeser pada penyakit tidak menular, seperti kardiovaskular (jantung), hipertensi, stroke, diabetes dan kanker.

Lebih dari sekedar fiskal yang terancam “jebol” akibat menanggung biaya kesehatan melalui BPJS Kesehatan, angka kesakitan tinggi juga menyebabkan produktifitas dan daya saing bangsa terhambat. Merujuk data World Population Review terakhir, meski terjadi peningkatan angka harapan hidup namun ternyata posisi Indonesia masih lebih rendah dari Timor Leste, Bangladesh dan Korea Utara. Ini sungguh tragis, usia harapan hidup penduduk Indonesia lebih pendek dari negara dengan pendapatan jauh lebih rendah, selain itu juga “ditemani” penyakit berkepanjangan.

Terjadinya stunting dan penduduk yang sakit-sakitan mengancam hilangnya dua bonus demografi sekaligus. Bonus demografi pertama adalah kondisi ketika penduduk usia muda proporsinya lebih tinggi dari usia tua. Namun, akan terjadi bonus apabila penduduk usia muda tersebut sehat, produktif dan kompetitif. Stunting jelas akan mengaborsi bonus tersebut.

Bonus demografi kedua terjadi di era “generasi perak” (silver generation), saat jumlah penduduk lansia melampaui penduduk usia muda. Namun, bonus juga akan terjadi ketika penduduk lansia tersebut masih sehat dan produktif (silver economy). Bila syarat mencukupi tidak terpenuhi pada kedua potensi “bonus” tersebut, justru yang terjadi adalah bencana demografi (demographic disaster) karena generasi yang seharusnya menjadi harapan justru menjadi beban.

Telah cukup ratapan persoalan kesehatan, kini kita perlu untuk mencari solusinya. Selama ini, berbagai langkah sudah banyak dilakukan untuk mengatasi persoalan kesehatan. Sayangnya, intervensi yang dilakukan pemerintah belum bisa secara optimal menggerakkan masyarakat. Pada akhirnya, persoalan kesehatan yang mampu mengatasi terutama adalah masyarakat sendiri. Hal tersebut bisa terjadi melalui strategi kebudayaan, pemerintah perlu memposisikan diri sebagai pendorong dan enabler dengan berbagai instrumennya.

Perkawinan Anak

Bagi keluarga miskin, perkawinan anak seringkali menjadi mekanisme untuk melepaskan beban kemiskinan. Selain itu, di banyak daerah juga terdapat budaya bila perempuan di usia kurang dari 18 tahun belum berkeluarga dianggap “tabu”. Padahal, pernikahan usia dini menjadi pintu gerbang awal pemicu stunting karena kondisi ekonomi belum siap dan tingkat pengetahuan yang kurang memadai tentang kesehatan bayi serta anak.

Perkawinan dini beresiko melahirkan kemiskinan baru, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan bahkan kematian ibu melahirkan karena sistem reproduksi belum siap. Ironisnya, di jaman makin modern dengan berbagai disrupsinya, perkawinan anak di usia 15 tahun ke bawah justru meningkat di tahun 2018. Sungguh tragis.

Perkawinan anak juga beresiko menghilangkan dua generasi. Generasi pertama adalah kedua anak yang menikah, terutama pada anak perempuan. Generasi kedua adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dari nilai PISA, sejalan dengan prestasi akademik di sekolah, kemampuan anak perempuan dalam matematika dan membaca jauh lebih baik dari anak laki-laki. Perkawinan anak beresiko merebut masa muda dan masa produktif anak perempuan secara dini untuk mengurus anak dan “melayani” suami dalam budaya patriarki.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan dini disamping beresiko stunting juga tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dari ibu yang berdaya. Salah satu kunci keberhasilan anak sangat ditentukan kemampuan ibu, karena seorang ibu adalah penjamin gizi, kesehatan dan pendidikan anak. Tak mengherankan bila sering diungkapkan “Educate a man, you educate a man. You educate a woman, you educate a generation. Empowering women means empowering the nation”. Tak mengherankan, secara global diperkirakan mengakhiri perkawinan anak akan meningkatkan ekonomi dunia sebesar 4 triliun dolar, atau 5 triliun dolar bila ditambahkan mengatasi kelahiran dini hingga 2030.

Keluarga Berencana Telenovela

Selama ini, advokasi perkawinan anak lebih banyak difokuskan pada regulasi untuk mengatur  usia minimal perkawinan. Tentu saja hal ini sangat penting, namun belum cukup karena belum menyentuh dari sisi budaya yang berpandangan perkawinan dini adalah hal biasa. Seperti Amerika Serikat menggunakan Popeye untuk merubah perilaku, beberapa negara di Amerika Latin menggunakan media film (telenovela) untuk merubah budaya dan cara pandang (world view).

Meski tanpa ada program pemerintah untuk keluarga berencana (family planning), Brazil berhasil melakukan pengendalian kelahiran dari rata-rata setiap keluarga memiliki 6 anak tahun 1960-an menjadi hanya 2 anak tahun 2000-an. Telenovena menampilkan citra positif keluarga kecil, perempuan karir, mapan dan bahagia, dibandingkan keluarga miskin, anak banyak, tidak atau kurang bahagia dan tinggal di pemukiman kumuh dengan berbagai dramatisasi yang mengharu biru.

Telenovela berhasil merebut hal yang paling subtil dari manusia, yaitu kesadaran (conciousness) tentang pentingnya menunda kelahiran atau pernikahan dini, serta jumlah anak. Budaya di Meksiko tahun 1970-an yang mengasosiasikan kejantanan (machoism) dengan banyak anak pun berangsur lenyap karena telenovela. Education entertaintment atau edutaintment telenovela bukan hanya tentang family planning, namun juga telah merambah tentang pentingnya pendidikan dan lingkungan.

Dalam 48 jam, sebuah tayangan sinetron televisi di India yang menampilkan pernikahan anak membuat kemarahan publik dan langsung dipetisi 50 ribu orang, akhirnya sinetron tersebut dihentikan tayang. Di Indonesia, sebuah sinetron tentang masih kecil jadi “manten” justru mendapat penghargaan sinetron terfavorit dan tayang hingga ratusan episode. Bukankah ini sebuah endorsement? Sungguh luar biasa republik ini.

Seandainya para produser film Indonesia belum mampu membuat tayangan yang mendidik, paling tidak janganlah membuat konten yang menyesatkan. Media hiburan yang permisif atau bahkan mendorong pernikahan anak, perlu dihentikan. Sensor televisi kini hanya sibuk membuat blur bagian dianggap sensitif yang justru membuat hal tersebut malahan menjadi perhatian, namun tidak memperhatikan konten yang menyesatkan masyarakat.

Revolusi Nutrisi

Peraih Nobel ekonomi Robert Fogel membuat studi yang ambisius tentang kelaparan dan kematian prematur manusia sejak tahun 1700. Sangat mencengangkan angka harapan hidup tahun 1800 di Perancis hanya 33 tahun dan Inggris hanya 36 tahun. Angka harapan hidup meningkat dramatis 30 tahun sepanjang 1900-1990 di Inggris dan Perancis menjadi 76 tahun. Kualitas nutrisi dan revolusi status kesehatan memiliki pengaruh sangat besar. Angka harapan hidup Indonesia kini 71 tahun, ini telah dicapai Jepang tahun 1970 dan China awal 1990.  Kini, rata-rata penduduk Indonesia akan mati 15 tahun lebih dahulu dari penduduk Jepang.

Investasi nutrisi yang diberikan terutama pada 1.000 hari pertama sejak dikandung adalah kunci kehidupan manusia selanjutnya. Sebuah riset di Kopenhagen menyebutkan, dari setiap investasi nutrisi yang diberikan, maka “tingkat pengembalian” investasi mencapai 45 kali lipat. Peraih hadial Nobel ekonomi lain James Heckman, juga menyatakan hal yang kurang lebih sama. Semakin awal investasi pada usia dini, semakin tinggi tingkat pengembalian. Makin terlambat investasi manusia, makin rendah tingkat pengembalian. Artinya, bukan hanya soal moral dan kemanusiaan, investasi manusia dari awal juga sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana memberikan nutrisi yang baik pada keluarga yang miskin atau berpendapatan rendah. Penelitian lapangan penulis di beberapa desa di Jawa, membuat hati pedih. Sangat jamak dijumpai, selama beberapa minggu keluarga berpendapatan rendah seringkali tidak makan daging atau buah. Ini berarti, kemungkinan kualitas nutrisinya buruk.

Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki tingkat stunting paling tinggi, namun provinsi tersebut berpotensi menjadi contoh intervensi mengatasi stunting paling efektif. Provinsi tersebut kini menggalakkan penanaman daun kelor untuk mengatasi stunting. Bahkan, rencananya provinsi ini akan mengekspor ekstrak daun kelor ke Jepang. Sejalan dengan saran badan kesehatan dunia (WHO) beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin menjadikan daun kelor menjadi sarana mengatasi malnutrisi, karena kualitas nutrisi dari kalsium hingga vitamin begitu hebat.

Esensi dari apa yang dilakukan NTT, perlu dilakukan pula di wilayah lain. Tumbuhan atau budidaya hewan yang telah ada di daerah tersebut dan bernutrisi tinggi, perlu dikembangkan menjadi konsumsi. Keluarga mendapat gizi yang baik dari pekarangan sendiri. Bahkan, ini perlu dimulai sebelum terjadinya pembentukan keluarga. Di Temanggung, pasangan yang akan menikah diwajibkan menebar benih ikan di sungai. Ini sangat baik, namun lebih baik lagi kalau ikan dipelihara sendiri.

Menanam kelor atau memelihara ikan, terutama di desa, perlu diwajibkan pada pasangan yang akan menikah. Tidak harus kelor sebenarnya, namun bisa tumbuhan lain yang bernilai gizi tinggi di daerah terkait dan cepat tumbuh. Ikan yang dipelihara juga ikan murah, gampang pemeliharaan, cepat berkembang biak namun bergizi tinggi, misalnya lele atau belut. Kedua ikan tersebut nilai nutrisinya tidak kalah dengan salmon. Belut gampang dibudidayakan, hanya butuh wadah dan lumpur. Makanan yang diberikan hanyalah daun-daun kering dan sisa makanan rumah tangga.

Lele dan belut mempunyai nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Nutrisi belut dinilai lebih tinggi dari telur atau susu sapi. Disamping lebih murah dan sehat, konsumsi ikan juga lebih ramah lingkungan karena berdampak emisi yang lebih rendah dari daging. Berdasar nilai protein yang sama didapatkan, daging sapi menghasilkan emisi 10 kali lebih besar dari ikan.

India melakukan “revolusi toilet” dengan mewajibkan pasangan yang akan menikah memiliki toilet. Indonesia perlu melakukan “revolusi nutrisi” dengan membudidayakan pangan bernutrisi di pekarangan sendiri. Ini berarti beberapa bulan setelah menikah, calon ibu sudah mendapat nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan. Lalu, setelah melahirkan akan memberikan makanan bayi paling berkualitas, yaitu air susu ibu yang mencukupi. Dari sini, akan diperoleh bayi atau balita yang sehat dan cerdas karena mendapat kecukupan gizi paling tidak pada 1000 hari pertama.

Pada tahap selanjutnya, peserta didik minimal pada kategori pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak dan sekolah dasar di desa-desa, juga perlu mendapatkan makan gratis. Makanan yang diberikan adalah makanan yang bernutrisi yang berasal dari desa tersebut. Beberapa superfood lokal yang bisa disediakan misalnya ikan, telur, sorgum, telur, kacang hijau, tauge, alpukat atau buah lainnya. Dana desa perlu dialokasikan pula untuk hal tersebut. Artinya dua hal bisa didapat, yaitu ekonomi desa berkembang dan status kesehatan anak meningkat. Tidak perlu inferior, program makan gratis pada anak di sekolah juga dilakukan di negara maju seperti Inggris sekalipun, terutama pada keluarga berpendapatan rendah.

Panduan Nutrisi

Untuk kebutuhan nutrisi bagi masyarakat secara umum, Indonesia tidak memiliki panduan memilih makanan yang memadai. Panduan makanan justru berasal dari iklan, terutama televisi. Mungkin belum lenyap dari ingatan tentang kontroversi iklan susu kental manis. Telah puluhan tahun susu kental manis menjadi andalan jutaan orang di Indonesia untuk mengkonsumsi susu.

Seperti disambar geledek, tiba-tiba Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa susu kental manis bukanlah produk susu bernutrisi. Minum “susu” secara teratur dari produk susu kental manis, bukannya kesehatan yang didapat namun justru beresiko terkena diabetes dan obesitas, karena kadar gulanya sangat tinggi. Sungguh “kebangetan”, ketersesatan persepsi bisa terjadi selama puluhan tahun.

Produk susu kental manis hanyalah salah satu contoh, kemungkinan cukup banyak produk minuman atau makanan lain yang diiklankan menyehatkan atau bernutrisi, namun justru bisa merusak kesehatan terutama bila berlebihan atau dikonsumsi balita dan anak. Konsumen Indonesia tidak biasa memeriksa kandungan nutrisi produk makanan atau minuman. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk memberikan panduan, bukan hanya dari iklan?

Di beberapa negara maju, panduan nutrisi (star nutrition rating) pada produk makanan atau minuman dibuat dengan sangat mudah melalui tanda bintang. Tanpa perlu memeriksa nutrition facts yang rumit, konsumen hanya perlu melihat tanda bintang. Semakin banyak tanda bintang, artinya kandungan nutrisinya makin baik. Dampak pemberian tanda label bintang memang tidak sangat signifikan menaikkan penjualan makanan yang bernutrisi, misalnya di Amerika, namun konsumen cenderung menolak membeli produk makanan dengan jumlah bintang sedikit atau bernutrisi rendah.

Star nutrition rating perlu dipertimbangkan diterapkan di Indonesia, supaya panduan konsumen bukan hanya dari iklan (televisi) yang memang sekedar ditujukan meningkatkan penjualan dengan mencitrakan keunggulan. Selain itu, khusus untuk produk pangan yang difortifikasi perlu mendapat tanda bintang emas (gold star rating). Fortifikasi adalah metode menitipkan senyawa penting yang diperlukan manusia pada produk pangan untuk meningkatkan nilai gizi dan mengatasi hidden hunger.

Hidden hunger adalah bentuk kelaparan (defisiensi) zat mikro berupa kekurangan zat besi, yodium, asam folat, vitamin A dan beberapa jenis vitamin B. Hidden hunger memiliki dampak serius, karena tidak kelihatan dari luar namun begitu bermasalah karena membuat penderitanya mudah sakit. Fortifikasi adalah cara paling efisien dan efektif untuk menjangkau masalah hidden hunger pada masyarakat berpendapatan rendah, karena kurang mampu membeli makanan berkualitas dan variatif. Fortifikasi biasanya dilakukan pada produk yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, misalnya minyak goreng (vitamin A) atau garam (yodium).

Panduan produk makanan yang ada selama ini hanyalah label “halal”, namun belum menyentuh pada kualitas makanan. Sistem star nutrition rating diharapkan akan mampu mendorong industri makanan memproduksi makanan yang sehat dan terjangkau. Di sisi lain, masyarakat juga perlu dipandu dan diarahkan untuk membudayakan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, sehingga akan lebih sehat dan produktif.

Budaya Mager

Di kalangan milenial, kini berkembang istilah mager atau malas gerak. Bukan hanya di milenial, istilah ini ternyata memang merepresentasikan budaya masyarakat pada umumnya. Dari analisis aplikasi pemantau aktivitas, penduduk paling malas bergerak sedunia adalah orang Indonesia. Rata-rata penduduk dunia berjalan kaki 5.000 langkah per hari, orang Indonesia hanya 3.513 langkah per hari.

Analisis tersebut juga menemukan, negara yang malas bergerak penduduknya maka cenderung besar pula tingkat obesitasnya. Meski obesitas pada anak belum sebanyak orang dewasa, namun perkembangannya begitu cepat dan mengkhawatirkan. Indonesia bersama China dan Brazil adalah negara-negara yang paling mengkhawatirkan karena kecepatan peningkatan anak obesitas mencapai tiga kali lipat. Secara paradoks, Indonesia kini mengalami double burden malnutrition yaitu malnutrisi karena kekurangan dan kelebihan gizi sekaligus. Kurangnya gerak dan kelebihan gizi adalah kombinasi sempurna timbulnya obesitas dan penyakit.

Memang belum ada riset secara khusus tentang dampak ekonomi budaya mager atau physical inactivity di Indonesia, namun berkaca dari riset ekstensif di dunia oleh Lancet dan secara khusus di Eropa melalui International Sport and Culture Association (ISCA), dampaknya sangat besar. Physical inactivity sangat berkorelasi dengan penyakit tidak menular antara lain jantung, stroke dan kanker. Inactivity berkontribusi menyebabkan 500 ribu kematian melalui kesakitan dan mempunyai dampak ekonomi lebih dari 1.200 triliun rupiah di Eropa.

Keaktifan bergerak memiliki dampak yang sangat besar, ini bisa dilihat negeri Belanda. Negara kincir angin mempunyai populasi sepeda melampaui jumlah penduduknya. Manfaat kesehatan aktif bersepeda di negeri kincir angin itu setara dengan 3 persen PDB, mencegah 6.500 kematian per tahun dan memperpanjang usia 1,5 tahun. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mengupayakan agar penduduk Indonesia lebih aktif bergerak.

Agaknya kita perlu meniru Berlin yang mendorong budaya bergerak sejak usia dini dengan menyediakan 1.850 taman bermain anak. Tidak sembarangan membuat taman bermain karena ada standar keamanan dan persyaratan tertentu agar membuat anak bergerak, berinteraksi, melatih fisik, keberanian dan kesabaran (budaya antri). Panjat besi model bola dunia, panjat tambang, perosotan, kuda goyang, ayunan dan jungkat-jungkit banyak dijumpai pada setiap sudut wilayah di Jerman. Selain menjadi sarana berinteraksi juga bagi para orang tua anak, mereka juga didorong berjalan karena taman bermain tidak terlalu jauh dari pemukiman (within walking distance) atau dalam hutan kota.

Transportasi publik yang baik dan area pedestrian yang lapang, bersih, terang dan aman di waktu malam juga menjadi kunci masyarakat bergerak. Transportasi publik yang memadai telah lama diabaikan di Indonesia, bahkan di ibukota negara. Bila tak siap mental untuk tergencet, jangan pernah mencoba kereta listrik (KRL) Jakarta-Bogor, Jakarta-Bekasi apalagi Jakarta-Cikarang pada jam berangkat atau terutama pulang kerja.

 Jalur double double track (DDT) Jakarta-Bekasi yang hanya meletakkan rel besi diatas tanah kurang dari 17 km dari tahun 2001 hingga saat ini belum selesai, nyaris 20 tahun. Bandingkan dengan Daendels yang membuat jalan Anyer-Panarukan dengan membabat hutan dan melewati bukit sepanjang 1.000 km hanya butuh waktu setahun. Akibat transportasi publik yang buruk sekitar Jabodetabek, puluhan ribu motor dan mobil membanjiri Jakarta. Tak mengherankan bila Jakarta kini menjadi kota paling terpolusi di dunia. Apakah Daendels perlu dihidupkan lagi?

Budaya Merokok

Selain physical inactivity, budaya lain yang paling merusak kesehatan adalah merokok. Budaya ini bertanggungjawab berdampak pada lebih dari 30 penyakit terutama kanker, stroke dan jantung. Bukan hal mengherankan sebuah riset menunjukkan kerugian ekonomi Indonesia akibat budaya ini mencapai Rp 600 triliun pada tahun 2015 atau 4 kali lipat dari penerimaan cukai rokok di tahun yang sama. Kerugian terutama akibat biaya kesakitan dan tahun produktif hilang karena kematian dini itu meningkat 63 persen dari dua tahun sebelumnya (Kosen, 2018).

Indonesia adalah surga para perokok karena murah dan mudah dijangkau. Jumlah perokok di negeri ini terus melesat dan menjadi konsumen rokok terbesar ketiga dunia. Bahkan memecahkan rekor dunia, kini sekitar 70 persen laki-laki dewasa Indonesia adalah perokok. Yang jauh lebih merisaukan lagi, selama 8 tahun (2005-2013) perokok berusia 10-14 tahun meningkat hampir 10 kali lipat. Tahun 2014, remaja usia 13-15 tahun sekitar 20 persen adalah perokok aktif dan remajaaki mencapai 35 persen.

Hal yang lebih mengenaskan terjadi pada balita yang memiliki orang tua perokok. Disamping berpotensi menjadi korban perokok pasif, riset memperlihatkan balita tersebut memiliki kecenderungan besar mengalami stunting (Dartanto, 2018). Seperti dijelaskan di depan, stunting menggerus kemampuan kognitif dan kapabilitas manusia. Artinya, nilai kalkulasi kerugian Rp 600 triliun akibat konsumsi rokok sebenarnya terlalu konservatif. Perilaku merokok telah menyebabkan tsunami senyap (silent tsunami) kesehatan dan kerugian fiskal yang dahsyat.

Dari riset ekstensif ekonomi politik penulis, pengendalian rokok di Indonesia sangatlah kompleks dan sulit karena melibatkan atau menyentuh petinggi politik, kekuasaan tertinggi, intelektual, LSM, organisasi massa maupun perusahaan komunikasi. Kemampuan keuangan tanpa batas industri rokok terindikasi kuat mengorkestrasi hal tersebut, ini bisa diliat dari setiap muatan yang disuarakan hampir selalu senada yang memperlihatkan dari sumber yang sama. Informasi atau data bombastis yang terlihat ilmiah (junk science) sering digunakan untuk menakut-nakuti.

Disamping kenaikan harga rokok yang meningkatkan kas negara dan melindungi kesehatan, salah satu hal paling moderat mengendalikan konsumsi rokok adalah melarang iklan rokok. Pelarangan ini tidak akan mengurangi jumlah konsumsi rokok, namun terutama hanya membatasi anak mulai merokok. Industri rokok padat karya skala kecil dan menengah justru akan lebih diuntungkan karena sebelumnya tak bisa bersaing membuat iklan. Petani tembakau Indonesia juga diuntungkan karena industri kecil dan menengah tersebut bisa dipastikan akan mengkonsumsi produksi mereka.

Luas lahan pertanian tembakau tidak mengalami perubahan berarti sejak tahun 1995, namun produksi rokok dari sekitar 180 miliar batang, kini meningkat sekitar dua kali lipat lebih dari 300 miliar batang per tahun. Selisih kebutuhan tembakau tersebut diimpor terutama oleh perusahaan rokok besar dan modern yang cenderung padat modal, bukan padat karya. Kini, hampir 1 miliar batang rokok setiap hari dihisap oleh sekitar 70 juta penduduk Indonesia.

Larangan iklan rokok terutama di televisi telah dilarang hampir 50 tahun lalu di negara Eropa Barat. Di Asia, Singapura yang sangat memperhatikan SDM juga melarang di waktu yang sama. Kini semua negara ASEAN telah melarang total iklan rokok terutama di televisi, kecuali Indonesia. Negeri ini memperbolehkan iklan rokok di televisi, radio, luar ruang, media cetak dan elektronik dengan bebas. Bahkan, tahun 2009 terjadi salah satu skandal politik terbesar karena ayat yang menyatakan tembakau sebagai zat adiktif di Undang-Undang Kesehatan tiba-tiba hilang ketika akan dijadikan lembaran negara. Implikasinya, zat adiktif tidak diperbolehkan diiklankan. Akibat ketahuan, ayat dikembalikan namun kemudian dimoderasi melalui regulasi-regulasi lain sehingga iklan rokok tetap bebas.

Penutup

Pembangunan manusia secara fundamental melalui sektor kesehatan tidak bisa lain mesti dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan budaya hidup sehat. Namun, untuk mentransformasikan pada budaya sehat sangat diperlukan peran pemerintah melalui kebijakan dan regulasi dengan arah politik kesehatan yang jelas. Kesehatan dengan berbagai turunannya, salah satunya pangan, adalah komoditas ekonomi raksasa yang sangat menggiurkan. Kebijakan dan regulasi adalah pertarungan politik dari berbagai kepentingan. Namun dengan arah politik tegas bahwa kepentingan publik yang utama, maka ia seharusnya mampu mengatasi segala kepentingan.

Faktor kepemimpinan dan determinasi sangat diperlukan untuk menjalankan visi kesehatan yang besar dan kini bangsa ini berada di ujung pergantian pemerintahan. Terlepas siapapun yang dipilih, Indonesia membutuhkan menteri kesehatan yang tidak hanya mengurusi orang sakit, namun terutama mencegah supaya orang tidak sakit. Negeri ini juga memerlukan menteri pertanian yang bukan hanya sekedar memastikan kecukupan pangan, namun memastikan pangan tersebut bernutrisi memenuhi gizi bangsa dan sebisa mungkin dari produksi dalam negeri.

Bangsa ini juga sangat memerlukan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mempunyai ketegasan memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat makanan bernutrisi, sehat dan aman. Selain itu kontrol dari masyarakat juga sangat dibutuhkan melalui lembaga konsumen yang kuat kapasitasnya, bahkan bila perlu mendapatkan fasilitas laboratorium penguji kandungan dan keamanan makanan. Indonesia kini sudah masuk dalam negara pendapatan menengah, problem keterbatasan akses relatif bisa diatasi, termasuk akses pangan, kini fokus kita adalah peningkatan kualitas.

Hal lain yang menjadi kunci adalah determinasi presiden. Setelah mendapat kepastian kemenangan pilpres, sungguh melegakan Presiden Jokowi menegaskan tidak mempunyai beban apapun untuk melakukan hal yang terbaik bagi bangsa. Namun menegakkan politik kesehatan dan menaikkan standar baru secara tegas juga bukan hal mudah, karena akan mendapat tentangan dari industri makanan, minuman, rokok, periklanan, media, dan lainnya yang total nilainya ratusan triliun. Apakah presiden akan tetap konsisten menjalankan apa yang disampaikan (walk the talk), kita belum tahu. Apakah presiden mampu menyelamatkan generasi bangsa, biarlah sejarah akan membuktikan. Sejarah menunggu.

*Dimuat di JPNN (Jawa Pos Network) 17 September 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!